Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya

TugasKuliah15- Kali ini saya akan share tentang Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu SosialLainnya. Dalam pembahasan dibawah ini akan terbagi menjadi 2 hubungan, pertama Hubungan Ilmu Negara Secara Umum dan Hubungannya Secara Khusus. Untuk mempermudah pemaham kita mengenai Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu SosialLainnya, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu Ilmu Negara.? “ Solly Lubis, SH, dalam bukunya Ilmu Negara menyatakan bahwa Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, lenyapnya, perkembangan dan jenis-jenisnya. Obyek ilmu negara bersifat abstrak dan umum, bahkan tidak terikat ruang, tempat, waktu”.

 Hubungan secara Umum

Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kota yang terpaku mati. Oleh karena itu, tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh dan hubungaan. Dalam hal ini, ilmu negara sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial sebagaimana halnya dengan ilmu hokum, politik, ekonomi, kebudayaan,psikologi,dan lain sebagainya, merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang khusus. Semua ilmu-ilmu sosial khusus ini secara bersama-sama akan membentuk suatu ilmu sosial umum yang akan tersalur ke dalam ilmu induknya.

Oleh karena itu, ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umum, harus bekerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya, karena dapat memberi dan menerima pengaruhnya dan bantuan jasanya satu sama lain yang saling memerlukan, sehingga dapat saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga terwujud hubungan komplementer.

Juga terdapat hubungan secara interdependen diantara cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu dengan yang lainnya, dikarenakan metode dan teknik yang sama. Metode dan teknik ilmu pengetahuan sosial pada umumnya dipergunakan pula oleh hamper semua cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial pada khususnya, seperti ilmu negara,ilmu hukum, ilmu poltik, dan lain sebagainya.

Obyek penyelidikan ilmu-ilmu sosial, diselidiki pula selaku obyek oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan khusus lainnya. Sehingga tidak terdapat monopoli obyek oleh ilmu sosial khusus itu sendiri. Tentu tekanan, intensitas, luas dan sempitnya lapangan penyelidikan serta peranan personalianya,dapat dibedakan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu satau dengan yang lainnya. Namun demikian, tidaklah berarti ilmu-ilmu tersaebut selalu terpisah-pisah menjadi bagian yang terputus-putus dalam kotak-kotak yang terpaku mati, melainkan selalu terdapat hubungan yang timbal balik dan saling tergantung serta saling mempergunakanhasil satu sama lain.

Hubungan Secara Khusus

1.    Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

Kalau diperhatikan pendapat Georg Jellinek dalam bukunya”ALgemeine Staatslehre”, ilmu Negara sebagai theoritische staatswissenschaft atau staatslehre merupakan hasi penyelidikan dari staten kunde. Bahan-bahan tersebut di bahas, dianalisis, dan di perbandingkan satu sama lain,sehinnga terdapat persamaan-persamaan diantara berbagai sifat dari organisasi-organisasi negara itu.

Dari fakta yang bermacam-macam itu di cari sifat-sifat dan unsur-unsur pokoknya yang bersifat umum seakan-akan intisari unsur-unsur itu merupakan”pembagi persekutuan terbesar” dalam ilmu hitung atau grootste gemene deler-nya dari keadaan yang berbeda-beda itu.dan jika pekerjaan tersebut dijalankan atau diterapkan di dalam peraktek untuk mencapai tujuan tertentu, tugas itu diserahkan kepada angewandte staatswissenschaft atau ilmu politik. Jadi ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoretis,segala hasil penyelidikannya di peraktekkan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat peraktis. Dengan demikian, jelaslah, bahwa ilmu politik itu tidaklah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri.

Ilmu negara lebih menitik beratkan kepada sifat-sifat teoretis, sehingga kurang dinamis. Hal ini berarti bahwa lebih banyak memerhatikan unsur-unsur statis dari negara yang mempunyai tugas utama untuk melengkapi dengan memberikan pengertian-pengertian pokok yang jelas. Yang mendasari konsepsi-konsepsi ilmu politik lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang konkrit, terutama sekali berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan, baik yang mengenai organisasi Negara maupun yang memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas Negara.

Oleh karena itu, lebih dinamis. Sehubung dengan hal tersebut, berkatalah H.R. Hoetink dalam kata pengantar buku J.Barents”De wetenschap der Politiek meteen terrain verkenning”, bahwa ilmu politik merupakan sociologie van de staat(sosiologi negara) atau bet vless er om been (atau daging yang meliputi sekitarnya), atau dalam bahasanya J.Barents adalah bet vless om bet geraantevan de staat(daging yang meliputi sekitar kerangka bangunan negara).

Maka dalam hubungan ini jelaslah ada sifat-sifat komplementer. Karena itu, ilmu negara merupakan salah satu bardcore (teras inti) dari ilmu politik.

2. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Hukum Administrasi Negara

Ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu negara karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai obyek yang sama dengan ilmu negara, yaitu negara. Perbedaannya ilmu hukum tata Negara dan ilmu hokum administrasi negara memandang negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Obyek dari ilmu hukum tata negara dan ilmu hokum administrasi negara adalah negara yang sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi telah mempunyai ajektif tertentu,misalnya Negara republic Indonesia.

Kemudian negara dalam pengertiannya yang konkrit itu di selidiki lebih lanjut mengenai susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang, dan kewajibawan alat-alat perlengkapannya. Kedua cabang ilmu pengetahuaan tersebut adalah hukum positif, dan di dalam sistematika Georg Jellinek, kedua cabang ilmu tersebut termasuk dalam kategori recbtswissenscbaft.

Antara ilmu hukum tata Negara dan ilmu hukuk administrasi negara terdapat hubungan yang sangat erat pula. Bahkan di negeri belanda, dua lapangan hukum tersebut pernah disebut bersama-sama, yaitu staats en administratief recbt, bahkan selalu di ajarkan oleh seorang guru besar. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa kedua cabang imu tersebut adalah sama.

Oppenheimer menyebutkan bahwa peraturan-peraturan hukum tata negara adalah peraturan mengenai de staat in rust (Negara yang sedang beristirahat, atau negara dalam keadaan tak bergerak). Sebaliknya, mengenai peraturan-peraturan hukum administrasi negara adalah peraturan mengenai de staat in beweging atau negara yang sedang bergerak. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, maka ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi Negara sudah jelas lapangan penyelidikannya hanya terdapat Negara-negara tertentu (hukum positif), sedangkan ilmi negara tidak mengenai Negara-negara tertentu, melainkan negara-negara di dunia ini pada umumnya.

Dengan demikian, ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara di satu pihak dengan ilmu negara di pihak lain mempunyai hubungan aling memengaruhi dan saling menjelaskan. Oleh karena itu, dalam buku-buku tentang ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hal dari imu negara dapat di pakai sebagai batu loncatan untuk sampai kepada kedua cabang hukum tersebut. Sebaliknya, buku-buku tentang ilmu negara, hal-hal mengenai ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara dapat di pakai sebagai contoh dari apa yang diuraiakan di dalam ilmu negara.

Kranenburg dalam bukunya “ALgemene Staatsleer” menguraiakan bahwa bagi orang yang mempelajari hukum tata negara positif Negeri belanda, pengetahuan teori negara umum atau ilmu negara sangat perlu. Akan tetapi, dengan mengingat tingkat ilmu pengetahuan sekarang ini, serta melihat organisasi perguruan tinggi hukum yang sekarang ada untuk sebagian besar di tentukan oleh kebutuhan-kebutauhan peraktik yang segera, maka pengetahuan teoretis untuk kebanyakan ahli hukum hanya terbatas kepada apa yabg mereka pelajari sebagai pengantar hukum tata Negara positif.

Akan tetapi, hal yang bagi ilmu hukum tata negara positif merupakan suatu pengantar, satu syarat mutlak untuk pekerjaan selanjutnya, bagi ilmu negara merupakan tujuan sesungguhnya dari penyelidikan-penyelidikan yang di lakukannya. Oleh ilmu negara masalah-masalah umum yang terdapat pada negara organisasinya di jadikan pusat penyelidikannya serta di coba untuk di pecahkannya.

Maka dengan demikian, jelaslah bahwa ilmu negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoretis yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknnya dan sedalam-dalamnya system hukum ketatanegaraan dan administrasi negara sesuatu negara tertentu, sudah sewajarnyalah kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ikhwalnya secara umum tentang negara yang di dapat dalam ilmu Negara.

3.    Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara

Ilmu perbandingan hukum tata negara ini di kenal dengan sebutan vergelijkende staatsrecbtswetenscbap atau comparative government, dan M. Nasroen menamakannya “Ilmu Perbandingan Pemerintahan”, sebagaimana judul bukunya.

Keranenburg menyatakan bahwa dari ilmu pengetahuan dan diferensiasi itu, di hasilkan ilmu perbandingan tata negara. Kemudian yang menjadi obyek penyelididkan ilmu perbandingan hukum tata negara ialah bahwa: dalam peninjauan lebih lanjut, mungkin ternyata manfaat mengadakan perbandingan secara metodis dab sistematis terhadap”bentuk”yang bermacam-macam dari sifat-sifat dan ketentuan-ketentuan umum dari genus”negara”. Dan sekali lagi, jikalau penyelidikan itu berkembang dapatlah di capai suatu tingkatan yang menghendaki agar penyelidikan dan kumpulan-kumpulan masalahnya di jadikan satu kesatuan yang baru sekali dan sekali lagi timbullah suatu cabang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu perbandingan hukum tata negara.

Jadi jelaslah, bahwa ilmu hukum perbandingan tata Negara bertugas menganalisis secara teratur, menetapkan secara sistematis, sifat-sifat apakah yang melekat padanya, sebab-sebab apa yang menimbulkannya mengubah dan menghilangkan atau menyebabkan yang satu memasuki yang lain terhadap bentuk-bentuk negara itu.

Maka dalam hubungan ini, Keranenburg menyatakan bahwa dalam menunaikan tugasnya, ilmu perbandingan hukum tata negara itu haruslah mempergunakan hasil yang diperoleh ilmu negara. Karena itu, perkembangan ilmu negara dan ilmu hukum merupakan syarat mutlak bagi kesuburan tubuhnya ilmu perbandingan hukum tata negara untuk menjadi ilmu yang member keterangan dan perbandingan.

Dan untuk itu, ditegaskan pula oleh M. Nasroen bahwa cara ilmu perbandingan pemerintahan itu mempergunakan Negara-negara itu sebagai alat, ialah dengan mempergunakan hasil yang diperoleh ilmu negara umum dalam hal asal mula, sari, dan wujud negara itu. Selanjutnya di katakan pula bahwa dari hasil yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan yang di berikan oleh ilmu negara umum, maka ilmu perbandingan pemerintahan akan memakainya untuk menentukan derajat dan sifat kepada tugas mengadakan perbandingan.

4.   Rangkaian Hubungan antara Ilmu Negara, Ilmu Politik, Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara

Sjachran Basah mengemukakan tentang rangkaian hubungan antara ilmu negara,ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu perbandingan tata negara. Ilmu negara yang bersifat teoretis dan umum itu di dalam penyelidikan terhadap obyeknya lebih menitikberatkan kepada bangunan-bangunan atau lembaga-lembaga formal yang di batasi oleh hukum yang berlaku. Ilmu politik dalam penyelidikannya lebih menitikberatkan kepada gejala sosio-politik dalam masyarakat sebagai gelanggang pertarungan factor kekuasaan yang nyata, dan memperhatikan pula bagaimanakah pelaksanaan serta kegiatan-kegiatan lembaga tersebut di dalam peraktek kenyataanya, maka sifat ilmu politik itu dinamis

Factor teoretis umum dan factor peraktis dinamis itu saling melangkapi satu sama lainnya, saling membutuhkan dan melengkapi untuk menjadi dasar bahan-bahan yang akan diterapkan oleh ilmu hukum tata Negara dalam obyek penyelidikannya terhadap”satu”Negara tertentu, untuk menyelidiki”dapatlah di capai tujuan-tujaun sosial yang di kejar Negara”. Hal itu senada dengan istilah hans kelsen : politik als ethik dan”upaya” alat-alat apa saja kah yang dapat di pakai untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut itu”, atau pun menerapkan istilah pengertian hans kelsen politik als technik.

Hal-hal tersebut di atas di perlukan sebagai bahan-bahan lebih lanjut dalam proses perkembangan dan diferensiasinya oleh ilmu perbandingan hkum tata negara. Tujuannya untuk mengadakan penyelidikan berdasarkan perbandingan yang akan menberikan pengetahuan lebih banyak jika di tinjau secara berdampingan terhadap bermacam-macam bentuk negara dan pemerintahan atau beranekaragam badan-badan perlengkapan kenegaraan, sebagai bagian tertentu dari suatu system yang di pergunakan untuk mencapai wujud pemerintahan yang sama dengan demikian, dari penggambaram dan keterangan itu akan di hasilkan oleh suatu nilai, yaitu apakah yang di wujudkan dengan kesadaran bernegara itu merupakan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan untuk sebagian tertentu aatu beberapa golongan saja, atau kah untuk seluruh rakyat?.

Ilmu negara, selaku bahan-bahan yang besrsifat teoretis umum, kiranya akan mendapatkan tempat sebagai bahan-bahan nyata dalm ilmu hukum tata negara dan ilmu perbandingan hukum tata negara

Meskipun terdapat hubungan berangkai yang eratantara ilmu negara, ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu pebandingan tata negara, yang secara saling melengkapi satu sama lainnya, dan di golongkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial khusus yang berobjekkan sama yaitu Negara pada pokok hahikatnya, namun harus di akui dan di sadari ucapan P.J. Bouman, menyatakan tidaklah mungkin untuk mengolong-golongkan ilmu pengetahuan semata-mata menurut objeknya dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih memegang peranan adalah persoalnnya lebih dari pada benda yang menjadi pokoknya.

Sehubungan dengan hal tersebut jikalau dilihat, ilmu negara itu teoretis karena itu menunjukkan sifat umum, abstrak, dan bebas niali (valuafres atau werd frei), yang di pelajari demi ilmu itu sendiri dan pengetahuan yang diperolehnya. Sedangkan ilmu politik bersifat peraktis.

Mengenai persoalan ilmu negara dan ilmu politik, meskipun persoalan pokoknya  adalah negara, akan tetapi cara melakukan pendekatan,peninjauan, dan pembahasannya berlain-lainan, juga terdapat batas-batas pada lapangan penyelidikan.

Bahwa ilmu politik akan membatasi lapangan penyelidikannya, justru memang kepada rangka yang bersifat umum hukum, atau bahwa ilmu politik tidak akan pula merupakan suatau ilmu tentang negara-negara. Hal ini berarti mempertahankan istilah”ilmu politik” dari herman heller yang mengemukakan dengan tepat bahwa batas-batas pokok antara ilmu negara dengan ilmu politik lebih tajam dari pada perbedaannya dalan peraktek, sehingga yang pertama untuk sebagian terbesar di tuntut oleh para ahli hukum, dan yang penghabisan oleh alhi sosiologi.

Sedangkan ilmu negara dan ilmu hukum tata negara itu mempersoalkan Negara, namun ilmu hukum tata negara menyelidiki satu negara dengan system ketatanegaraannya yang tertentu, karena itu merupakan hal yang spesies, konkrit dan bersifat praktis.

Demikian pula halnya ilmu negara terhadap ilmu perbandingan hukum tata negara. Meskipun obyeknya adalah negara, namun ilmu perbandingan hukum tata negara itu, berhubunagan dengan tidak terdapatnya communis opinion doctrum tentang negara dalam ilmu negara, maka kranenburg menitikberatkan kepada ilmu perbandingan hukum tat negara itu, memperbandingkan satu sama lain bermacam-macam bentuk negara, dan bukanlah negara itu sendiri.

Maka jelaslah, meskipun terdapat hubungan berangkai yang sangat erat antara ilmu negara, ilmu politik, ilmu hukum tata negara, dan ilmu perbandingan hukum tata negara, dan di golongkan bahwa objek sama, namun terdapat persoalan-persoalan yang di hadapi oleh ilmu-ilmu tersebut berlain-lain.

REFERENSI

Prof. DR. Sjachran Basah, SH.,CN.

ILMU NEGARA: Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan.

PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994.M. Nasroen.

Ilmu Perbandingan Pemerintahan. Penerbit Beringin, Jakarta. 1957.Mohammad Hatta.

Pengantar Ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan.

PT. Pembangunan Jakarta.Cetakan ketiga.

Demikianlah ulasan mengenai Hubungan Ilmu Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya, semoga dengan ulasan tadi, dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda tentang Ilmu Negara . Untuk anda yang ingin melihat materi ini dalam bentuk makalah, silahkan anda baca Makalah Ilmu Negara. Semoga bermanfaat.. Aminn.